Lombok Barat, NTB – Polres Lombok Barat mempublikasikan dalam upaya memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) di wilayahnya.
Kapolres Lombok Barat AKBP Wirasto Adi Nugroho, SIK memaparkannya dalam Kegiatan Konferensi Pers akhir tahun 2022, Sabtu (31/12/2022)
“Berkaitan dengan pertanggungjawaban tugas kami yang telah kami lakukan selama satu tahun,” ungkapnya.
Kapolres menjelaskan bahwa, tidak terlepas dari tugas pokok Kepolisian. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Pertama terkait dengan harkamtibmas, kemudian kedua penegakan hukum, serta sebagi pelindung, pengayom dan pelayan Masyarakat,” jelasnya.
Penaganan Bencana Alam
Berkaitan dengan Harkamtibmas, refleksi satu tahun ini tahun 2022, pada awal tahun mengalami musibah banjir dan tanah longsor di Batulayar.
Pada saat itu, ada lima korban meninggal dunia, kemudian ada ratusan Masyarakat kita mengungsi.
“Sehingga kita dari Polres Lombok Barat, berserta stake holder terkait berperan aktif dalam membantu penanganan dampak banjir longsor,” ucapnya.
Kemudian juga dalam penaganan pengungsi yang ada pada saat itu.
Penanganan Konflik Sosial
“Kemudian pada tahun 2022 juga kita ada penaganan konflik sosial di Desa Mareje, antara warga Dusun Bangket Lauk dengan Dusun Ganjar,” imbuhnya.
Sehingga pada bulan Maret waktu itu, bersama stake holder terkait berupaya menghentikan konflik tersebut.
“Polres Lombok Barat bersama Pemda Lobar, FKUB, Tokoh-tokoh Masyrakat yang ada berperan langsung untuk menghentikan konflik,” jelasnya.
Dalam penyelesaian konflik tersebut sampai tahap rekonsiliasi dan rekontruksi.
“Alhamdullilah sampai dengan satu bulan penaganan saat itu, tentunya upaya-upaya yang kita lakukan bersama mendapat apresiasi dari berbagai pihak,” imbuhnya.
Mendapat Apresiasi dari Banyak Pihak
Apresiasi, baik dari Komisi VIII, Komnas Perempuan, Komnas HAM dan lain sebagainya.
“Ini yang kita lakukan pada saat itu, termasuk penanganan warga-warga terdampak saat konflik di Desa Mareje,” ujarnya.
Pada tahun 2022 juga, Lombok Barat mendapat kehormatan menerima unjungan Latsitardanus selama satu bulan.
“Melaksanakan kegiatan di Tempat kita, Itu juga kita sukseskan pelaksanaan kegiatannya, berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada persoalan yang terjadi selama pelaksanaan,” katanya.
Kemudian penaganan beberapa konflik pertahanan, seperti yang terjadi di pengawisan, Sekotong, dengan perusahaan.
“Sudah kita tangani dan sampai saat ini situasi sudah kondusif,” ucapnya.
Kapolres Lombok Barat Lakukan Strategi Pendekatan Kearifan Lokal
Dalam tetap menjaga Harkamtibmas, selaku Kapolres telah melakukan strategi melalui pendekatan local atau kearifan local.
“Jadi kita mencoba melakukan pendekatan-pendekatan melalui kearifan local yang ada di kabupaten Lombok Barat. Harapannya dengan kontribusi dan kolaborasi dengan para tokoh ini, bisa menjadikan situasi kamtibmas di tempat kita menjadi kondusif,” bebernya.
Antara lain, pada tahun 2022 ini, telah melaunching rogram police go to ponpes.
“Tujuannya adalah selain mendapatkan ilmu agama, juga mendapatkan pengetahuan tentang Kepolisian yang ada.
Termasuk di dalamnya tentang tertib lalulintas, bahaya narkoba, serta untuk adik-adik kita yang ingin menjadi anggota kepolisian.” imbuhnya.
Go To Ponpes dan Jumat Besemeton, Upaya Mendapatkan Informasi Secara Bottom Up
Melalui Go To Ponpes ini, pihaknya juga melakukan pendekatan kepada ponpes-ponpes. Untuk bisa berperan aktif memberikan pengetahuan wawasan tentang tiga kegiatan tersebut.
“Kemudian ada juga Jumat Besemeton atau Jumat Bersaudara. Ini yang terus kita dorong kepada seluruh perwira, baik Kapolsek, serta PJU di Polres untuk turun di Masyarakat,” imbuhnya.
Sehingga melalui program ini bisa mendapatkan informasi secara bottom up.
“Artinya bisa menyampaikan informasi persoalan yang ada di Wilayahnya. Agar bisa ditindaklanjuti oleh kesatuan disitu, misalnya Polsek atau bhabinkamtibmas yang ada,” ucapnya.
AKBP Wirasto Adi Nugroho berharap, pada tahun 2023 stategi-strategi yang telah terlakana tetap berjalan.
“Termasuk kita mendorong Pemda saat penaganan konflik sosial atau PKS. Saat ini sudah dibentuk oleh Bapak Bupati dan sudah berjalan. Beberapa kali kita telah selesaikan persoalan-persoalan potensi konflik yang ada di Kabupaten kita melalui peran aktif satgas ini,” bebernya.
Menurutnya, potensi konflik di Kabupaten Lombok Barat cukup tinggi. Sehingga melalui peran aktif satgas ini, harapannya pada tahun 2023 satgas ini juga berperan aktif.
“Karena ini juga bersisi fokopimda, para tokoh-tokoh yang ada mampu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik, maupun potensi konflik yang ada di Masyarakat,” katanya.
